Mobil Hybrid Jadi Tunggangan Baru Para Menteri Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Para menteri kabinet Indonesia Maju dipastikan tak akan menggunakan mobil dinas 'warisan' periode sebelumnya. Pemerintah telah memesan 101 mobil dinas baru untuk menteri dan pejabat tinggi negara. Mobil dinas yang dipakai berjenis hybrid atau hibrida, dan segara akan dioperasionalkan.

Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan PT Astra International Tbk TSO terpilih sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit mobil dinas baru. Adapun jenis yang digunakan yakni Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid.

Toyota Crown 2.5 HV G Executive merupakan salah satu varian kendaraan elektrifikasi Toyota yang memiliki keunggulan spesifik dengan teknologi hybrid yang lebih ramah lingkungan (green energy), efisien dan aman. Tipe ini mengusung 3 pilar sebagai platform yakni, agility, stability dan visibility guna mendukung kinerja mesin yang andal.

"Terpilihnya Toyota Crown 2.5 HV G Executive, juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pengembangan kendaraan elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan," katanya melalui siaran pers yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (28/10/2019).

Ia bilang pengadaan mobil dinas bagi para pejabat tersebut telah melewati proses pembahasan yang panjang.

"Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tahapan perencanaan, pembahasan hingga persetujuan DPR RI, untuk ditetapkan dalam APBN 2019," ungkapnya.

Pengadaan tersebut sejalan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Secara teknis, pengadaan ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

"Saat ini telah selesai dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau online, yang dalam prosesnya telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)," paparnya.

(hoi/hoi)