Iuran Naik Cuma Solusi Kecil, BPJS Harus Bereskan Kepesertaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat mulai 1 Januari 2020.

Keputusan tersebut seiring dengan ditanda tanganinya Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 24 Oktober 2019 lalu dan berlaku sejak tanggal yang sama.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Banyak masyarakat yang menilai bahwa kenaikan iuran BPJS terlalu tinggi dan menyusahkan masyarakat kecil.

Di sisi lain, Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengatakan kenaikan iuran BPJS adalah salah satu solusi tepat untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan agar tetap berjalan.

"Jika iuran naik dipersoalkan dan tanpa sulosi dan ditentang banyak orang, maka ini hanya gaya agitatif yang tidak bermanfaat. Menurut saya iuran naik adalah inisiatif solusi tetapi hanya satu solusi kecil," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (30/10/2019).

Menurutnya, perubahan ini harus dijalankan dan mengabaikan kritikan yang tidak berguna. Karena masyarakat yang tidak mampu akan tetap disubsidi oleh pemerintah.

"Khususnya golongan miskin, yang sudah terdaftar di dalam data BPS, penerima raskin, dengan ciri pemilikan aset yang rendah, terutama yang tidak punya motor, rumahnya berlantai tanah, jamban sederhana dan sederet kriteria miskin lainnya. Golongan ini harus mendapat perhatian," kata dia.

Menurutnya yang perlu dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem BPJS. Caranya dengan menghilangkan peserta yang mampu dan selama ini telah menjadi parasit di dalam BPJS.

Perbaikan sistem kepesertaan inilah dinilai harus diperbaiki karena menjadi penyebab bangkrutnya BPJS Kesehatan selama ini.

"Jadi, golongan yang mampu (kebanyakan sekarang menjadi parasit dan melakukan moral hazard) dengan income menengah dengan ciri punya motor, mobil, rumah bagus perlu dinaikkan lebih besar lagi," jelasnya.

Di balik masalah yang terjadi saat ini, ia menilai jika pembentukan BPJS Kesehatan sudah salah kaprah sejak awal karena gaya politik dan populis naif. Oleh karenanya harus diubah dengan tidak memberikan subsidi kepada golongan yang mampu.

"Yang kaya harus membayar tinggi masuk ke sistem komersial sehingga mengurangi beban pemerintah setidaknya sepertiga penduduk harus masuk komersial," tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)