Turuti Jokowi, Pertamina Incar Blok Migas di Afrika

Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, Presiden Joko Widodo tengah melakukan kajian yang memberikan penugasan baru kepada PT Pertamina (Persero) mengakuisisi perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri.

Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno menuturkan, hal tersebut adalah langkah yang baik sekali, sebab sebenarnya Pertamina pun telah memiliki beberapa ladang minyak di luar negeri.

"Makanya ini nanti juga harus bisa kami optimasikan lahan-lahan itu untuk kita (negara)," kata Rini saat dijumpai dalam gelaran Pertamina Digital Expo 2019, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

"Jadi mudah-mudahan Pertamina akan segera ke Nigeria dan beberapa negara Afrika. Semoga bisa dapat sumur-sumur baru," tambah Rini.

Namun, di sisi lain, ia mengharapkan, agar dapat mengurangi defisit transaksi berjalan tersebut, jangan catat hasil minyak yang dibawa masuk ke Indonesia dari ladang Pertamina di luar negeri tidak dicatat sebagai impor.

"Kan minyak-minyak itu sebetulnya punya kita, yang kita harapkan kalau kita ambil minyak itu dari luar tapi itu punya kita, jangan dicatat sebagai impor tapi benar-benar dicatat sebagai milik Pertamina, jadi produk kita, jadi devisa kita tidak terkena dampak karena memang sebetulnya ini milik Pertamina," imbuh Rini.

Adapun, ditemui di kesempata yang sama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, dengan mengakuisisi ladang minyak di luar negeri, tentunya akan berpotensi menambah produksi minyak perusahaan.

"Selain fokus ke dalam negeri kan kami produksinya tidak nambah, tapi kalau luar negeri kami ada tambahan," pungkas Nicke.

Lalu apakah Pertamina punya dananya?

Direktur Keuangan Pertamina Pahala Mansury mengakui, sampai saat ini, perusahaan belum menganggarkan dana untuk mengakuisisi wilayah kerja di luar negeri. Ia mengatakan, untuk menganggarkannya, perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah.

"Belum tentukan anggarannya, dan saat ini struktur anggaran yang dilakukan untuk akuisisi wilayah kerja di luar Indonesia masih dibicarakan dengan pemerintah," tandas Pahala.

(gus)