Kikis Kesenjangan Sosial, Belanja Sosial RI Tembus Rp 75,08 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Realisasi belanja negara peiode Januari-Juli 2019 mencapai Rp 1.236,5 triliun atau 50,2% dari target APBN. Realisasi belanja negara tercatat tumbuh 7,9% dibanding periode yang sama tahun 2018.

Adapun dua pos belanja negara yang realisasinya paling cepat adalah bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai. Realisasi bansos mencapai Rp 75,08 triliun atau 77,36% dari target APBN. Jumlah tersebut juga naik 33,53% dibanding periode yang sama tahun 2018.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang memiliki cukup banyak program bansos seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Artinya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin yang rentan dalam mencukupi kebutuhannya dan mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Adapun realisasi kinerja belanja bantuan sosial ini antara lain pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 82,4 persen dari pagu, penyaluran untuk 12 bulan bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019 mencapai 99,3 persen dari alokasinya, realisasi bantuan pangan yang mencapai 52,3 persen dari pagu, dan realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi.

Kuatnya belanja negara dan pelemahan pendapatan berimbas pada peningkatan defisit anggaran. Defisit anggaran pemerintah per akhir bulan Juli 2019 telah mencapai Rp 183,7 triliun atau setara 1,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Angka defisit tersebut meningkat 21,6% dibanding posisi periode yang sama (Januari-Juli) tahun 2018 yang sebesar Rp 151 triliun dan setara 1,02% PDB," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, di jakarta, Senin (26/8/2019).

Meski begitu, pemerintah akan terus mendorong efektivitas bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pemerintah akan terus berupaya menurunkan indikator tingkat kemiskinan dan ketimpangan di tengah target yang harus dicapai Indonesia yaitu zero poverty sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.

Tak heran, pengentasan kemiskinan ini pun masuk dalam 5 prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sebagai bentuk penyempurnaan dari bantuan sosial khususnya dibidang pangan, pada RAPBN 2020 telah direncanakan pemberian kartu sembako kepada 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Presiden RI, Joko Widodo menegaskan dalam RAPBN 2020 akan menyalurkan bantuan non tunai tersebut melalui kartu sembako,. Di mana keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Jumlah bantuan yang diterima juga meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun.

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)