Catat! Presiden dan DPR akan Pindah ke Ibu Kota Baru di 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru yang menggantikan DKI Jakarta.

Jokowi bersama jajaran menteri Kabinet Kerja pun sudah pasti bermigrasi ke Ibu Kota baru targetnya pada 2024. Selain itu, lembaga negara macam DPR juga akan ikut serta pindah.

"Ya rencananya gitu. Ya pindah dong, Presiden, Istana Negara kita harapkan DPR juga pindah," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Komplek Istana, Senin (26/8)

Meskipun lembaga eksekutif dan legislatif dipastikam akan ikut berpindah ke Kalimantan Timur, pemerintah belum bisa memastikan apakah lembaga yudikatif akan ikut bermigrasi ke lokasi Ibu Kota baru.

"Nanti kita pikirkan lah. Yang penting eksekutif dan legislatif itu yang pertama," kata Bambang.

Konsekuensi dari perpindahan sumber daya manusia ke ibu kota baru, maka banyak gedung pemerintah dan parlemen akan ditinggalkan. Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan satupun kantor kementerian di Jakarta kosong melompong.

"Apapun bentuknya, aset itu jangan sampe nganggur dan tidak produktif," tegas Bambang.

Bambang menjelaskan pemerintah membuka opsi untuk menyewakan gedung setiap kementerian yang dipastikan tak lagi berpenghuni ketika Ibu Kota berpindah ke Kalimantan kepada sektor swasta.

"Mereka boleh sewakan gedung 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk membangun Ibu Kota baru. Itu contoh simpelnya," jelasnya.
Lantas, apakah Istana Kepresidenan juga akan disewakan pemerintah? Bambang memastikan, bahwa hanya kantor-kantor kementerian yang nantinya disewakan oleh pemerintah kepada sektor swasta.

"Kalau Istana kan biasa. Presiden boleh punya Istana di berbagai kota. Di Bogor, Cipanas," kata Bambang.

Ibu Kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan nantinya akan berdiri di atas luas tanah sekitar 4.000 - 6.000 hektare, dari total 40.000 hektare luas wilayah Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemerintah mengklaim sudah menguasai 180 ribu hektare.

(hoi/hoi)