Jurus Jokowi Perangi Impor Sampah yang Sudah Bikin Resah

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengawasi secara ketat peredaran sampah dan limbah impor yang saat ini dalam tren naik masuk ke wilayah Indonesia.

Salah satunya dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagagan (Permendag) 31/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya. Aturan ini nantinya akan dibuat lebih fleksibel.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengemukakan perubahan tersebut akan mencakup pengawasan yang akan dilakukan otoritas perdagangan dengan ketat.

"Sekarang akan lebih ketat pengaturannya. Eksportirnya di sana harus terdaftar. Terus tadi arahannya penguatan surveyor untuk melakukan pemeriksaan di tempat asal," tegas Oke di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).

Adapun revisi aturan tersebut saat ini dalam tahap finalisasi antar kementerian lembaga terkait. Belum dipastikan, kapan pemerintah akan merilis revisi aturan impor sampah dan limbah itu.

Hal senada turut dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sesuai arahan Jokowi, aturan impor sampah dan limbah tidak akan memberikan ruang bagi para eksportir luar negeri yang ingin bermacam-macam.

"Arahan teknisnya seperti memperbaiki sistem pemeriksaannya, sistem survei dari negara asal, dan sumbernya. Jangan di pelabuhan saja." kata Siti.

Menurut Siti, selama ini masih ada celah bagi para eksportir luar negeri untuk memasukkan sampah lain di dalam kontainer impor sampah dan limbah yang masuk dalam kategori non bahan bahaya beracun (B-3).

"Saya harus cek teknis di tingkat Eselon I, karena yang dimaksud survei itu pakai sampling dia. Padahal kalau mau lihat limbah, nggak boleh ada sampling sama sekali," jelasnya.

"Lalu, keketatan memberikan toleransi di mana memeriksanya. Harusnya di negara asal sumbernya, jangan sampai di pelabuhan, tapi di eksportir," tegas Siti.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menegaskan akan berupaya mewujudkan keinginan Jokowi, agar industri dalam negeri lebih banyak menggunakan sampah domestik untuk menekan tingginya impor sampah.

"Artinya recycle plastic diutamakan dalam negeri. Dan kalau misalnya ada kekurangan, baru impor. Tapi impornya sebaiknya yang homogen, supaya tidak campur dengan sampah," kata Airlangga.

(hoi/hoi)