Hujan Kritikan Tajam Untuk Pansel Capim KPK

Jakarta, CNBC Indonesia - Kritik demi kritik terus menghampiri Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbaru, kritik dilayangkan oleh istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yaitu Sinta Nuriyah dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurut dia, ada beberapa capim yang dianggap tidak memenuhi kriteria namun diloloskan oleh pansel.

"Sebagai bagian dari masyarakat, yang kami khawatirkan apabila pimpinan yang terpilih tidak sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, maka bukan hanya pemberantasan korupsi yang akan tersendat tapi juga akan menjadi abuse for power atau penyelewengan kekuasaan," kata Sinta seperti dilansir detik.com.

Ia menilai proses pemilihan capim KPK telah menyisakan persoalan serius, mulai dari pansel hingga calon-calon yang mendaftar.

Lebih lanjut, Sinta mengatakan, KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga anti rasuah harus dipimpin oleh sosok cakap dan berintegritas.

"Apabila tidak, maka akan tumpul, nggak bisa digunakan untuk berantas korupsi. Untuk itu, perlu ada upaya kita semua untuk dapatkan pimpinan KPK yang terbaik," ujar Sinta.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ahmad Syafii Ma'arif menilai bola sekarang ada di Presiden Jokowi. Jokowi harus mewaspadai 'musang berbulu ayam' yang berada di sekelilingnya.

"Saya yakin banyak itu. Topeng-topeng itu, saya pahamlah karena saya mendapat pengaduan ya," kata Buya, sapaan akrab Ahmad Syafii Ma'arif.

Ia pun mengaku sempat mengajurkan agar Jokowi diberi peta terkait sosok 20 orang capim KPK yang sekarang sedang menjalani seleksi. Semua agar KPK dipimpin oleh sosok yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Itu tak mudah itu, di mana-mana ada 'gerbong-gerbong', istilahnya," kata Buya tanpa menjelaskan apa maksud dari 'gerbong-gerbong' yang disebutnya itu.

Sebelumnya peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana membuat petisi meminta Jokowi mengintervensi seleksi Capim KPK.

Dalam petisi itu, Kurnia mengatakan 20 nama yang masih bertahan dalam seleksi Capim KPK tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Paling enggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," tulis Kurnia dalam petisi yang diunggah di situs change.org.

Menurut dia, pansel tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalu.

"Ada yang sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diberitakan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK!," katanya.

Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK.

Ketiga, salah seorang anggota pansel bilang kalau calon pimpinan KPK harus berasal dari sebuah lembaga penegak hukum konvensional. Padahal dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.

"Jadi kenapa mesti dipaksakan untuk mengisi kursi pimpinan KPK?," ujarnya.

Foto: Gedung KPK (Ahmad Bil Wahid/detikcom)

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko kembali memberikan tanggapan terkait desakan berbagai kalangan agar Presiden mengintervensi seleksi capim KPK. Menurut dia, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh kepala negara.

"Buat apa buat tim seleksi kalau diintervensi? Tim seleksi betul-betul mandiri. Bahkan pada saat awal-awal yang berikan pengarahan saya, bukan Presiden. Tim seleksi pertama kali dia terima tugas, saya yang wakili berikan sambutan. Nggak ada Presiden intervensi," ujar Moeldoko.

Saat ditanya perihal konflik kepentingan dalam unsur pansel, eks Panglima TNI itu meminta agar publik percaya kepada tim tersebut.

"Kalau mau cari sempurna di surga ajalah," kata Moeldoko.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

"Bagaimana presiden anulir keputusan ya tidak bisa. Kita tahu semua siapa pansel ini," ujarnya.

Dilansir CNN Indonesia, Junimart mengaku heran lantaran banyak pihak yang terlalu turut campur terhadap proses seleksi capim KPK yang sedang dilakukan pansel pada saat ini.

"Jadi kalau ada sebagian masyarakat yang menurut saya punya kepentingan kelompok tertentu jangan diatasnamakan sebagai kepentingan anak bangsa. Kan tidak boleh begitu. Jadi biarkan mereka (pansel) bekerja," kata dia.

Lebih lanjut, Junimart mengimbau publik lebih baik mengadukan capim KPK yang dinilai bermasalah kepada Komisi III DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Junimart mengatakan sebelum uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 capim KPK terpilih, Komisi III DPR RI akan mengundang pansel.

"Kan dulu gitu. Kita undang kembali para pansel ini. Kenapa ini lolos kenapa itu lolos," kata Junimart.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/sef)

Halaman Selanjutnya >>>>

Bagikan Berita Ini