Punya Utang Rp 28 T, Bos Bulog Siap Tambah Utang Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan Bulog akan mengambil utang untuk bisa menyerap beras dari petani. Padahal, kondisi keuangan Bulog cukup pelik dengan beban utang sampai Rp 28 triliun.

Pernyataan itu diungkapkan Buwas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Pada kesempatan itu, pimpinan rapat Sudin dari fraksi PDIP mengingatkan Bulog untuk menyerap beras pada Maret-April tahun depan di mana periode tersebut sudah memasuki musim panen.

Agar bisa menyerap beras, Bulog setidaknya harus mempunyai kapasitas gudang yang cukup untuk menampung beras. Buwas mengatakan kapasitas gudang Bulog mampu menampung sampai 3,6 juta ton untuk serapan tahun mendatang.

Saat ini, stok beras Bulog terkumpul sebanyak 2,28 juta ton. Artinya, Bulog masih bisa menampung beras petani hingga mencapai 1 juta ton lebih.

Hanya saja, Buwas mengatakan utang Bulog untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sudah mencapai Rp28 Triliun dengan bunga mencapai Rp9 miliar per hari.

Kondisi keuangan itu menjadi sorotan pimpinan rapat, Sudin. Ia bertanya kepada Buwas, bagaimana Bulog bisa membayar beras yang dibeli dari petani dengan keuangan Bulog saat ini?

"Sesuai penugasan dan tugas Bulog dalam Undang-undang, kami harus tetap menyerap. Masalah uang, kami utang. Kalau diperintah 1 juta lagi, kami akan utang lagi. Mau tidak mau, tidak bisa dihindari. Utang dengan bunga komersial," kata Buwas.

Mendengar ucapan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal, menyampaikan tanggapannya. Menurutnya, Bulog seharusnya meminta lebih banyak dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dari pemerintah agar dapat merealisasikan penyerapan beras.

"Kasihan tugas Bulog ini mulia, tapi tidak diberikan kekuatan regulasi. Kami usulkan jangan terima tugas impor kalau tidak jelas peruntukannya. Cadangan kita cukup. Saya usulkan, Bulog minta dana PSO. Masa BUMN lain diberikan PSO, sementara Bulog yang mengurusi masalah rakyat kecil nggak dapat PSO yang cukup. PSO yang sekarang untuk tugas lain, tapi untuk pembelian nggak cukup," katanya.

Di akhir rapat, Komisi IV DPR RI sepakat meminta pemerintah untuk merevisi Perpres 63/2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar pengadaan dan penyaluran diserahkan kepada Bulog. Selain itu Komisi IV juga sepakat untuk menggelar rapat kerja gabungan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk membahas pembentukan Badan Pangan Nasional. (hoi/hoi)