Pilih Ahok, Istana: Biar Pertamina Tak Nakal di Impor Minyak

Jakarta, CNBC Indonesia - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan resmi menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero), setelah menerima surat keputusan di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019)

Ahok akan ditemani oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Komisaris Jenderal Polisi Condro Kirono dalam mengawal maupun membereskan semua masalah internal Pertamina.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan ini, bukan berarti tidak melalui berbagai pertimbangan.

"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama, komisaris utama di BUMN melalui TPA yang di mana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya, kemudian pak Erick, dan menteri terkait," kata Pramono, Senin (25/11/2019).

"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit," jelasnya.

Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.

"Dengan program B20 yang sekarang menjadi B30, kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan terhadap neraca transaksi berjalan kita," katanya.

"Sehingga, penugasan pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya subtitusinya." (gus)