Sofyan Djalil: Kita Tak Perlu Bayar Bebaskan Lahan Ibu Kota

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang & Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tidak perlu membayar apapun untuk pembebasan lahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Sofyan menjawab pertanyaan soal lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang konsesinya dimiliki oleh salah satu konglomerat di lokasi calon ibu kota baru.

"Itu kan tanah negara dalam arti (Hutan Tanaman Industri). HTI menurut aturan Kementerian LHK bisa dikurangi. Kalau negara mengambil, tinggal mengurangi, petanya HTI, itu menjadi tanah negara kembali. Kita nggak perlu bayar apa-apa," kata Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Ia mengatakan pemerintah akan mengambil lahan secara bertahap. Ia mengatakan tidak ada kompensasi saat pengambilalihan itu.

"Nggak ada kompensasi," kata Sofyan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya sempat menjelaskan duduk perkara terkait lahan tersebut.

"Lahan itu milik negara, entah sejak tahun berapa itu ada konsesi HTI di situ. Nah, setelah kita lihat, dari semua lokasi itu, di situ lokasi terbaik untuk ibu kota. Jadi artinya ada kebutuhan negara akan lahan tersebut, berarti ya diambil konsesi HTI-nya oleh pemerintah," ujar Bambang, Kamis (19/9/2019).

Bambang mengatakan proses pengambilalihan akan dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian PPN/Bappenas sudah meminta secara langsung kepada KLHK dan berharap prosesnya tidak lebih dari sebulan.

(hoi/hoi)