DIM RUU Minerba Diterima, DPR: Segera Masuk Panja

Jakarta, CNBC Indonesia -Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera masuk ke Panitia Kerja (Panja). RUU Minerba tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Kementrian ESDM pada jam 9 malam kemarin tahu-tahu menyerahkan DIM RUU Minerba tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam melempar proses penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba pada pemerintah. Menurutnya UU Minerba telah ditandatangani lima Menteri, yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Jadi sudah ditandatangani, tapi Kemenperin memberikan catatan yaitu apakah itu proses industri pertambangan itu mulai dari mengambil sampai itu dengan pemurnain. Dikeluarkan karena masuk ranah Kemenperin," terangnya di Hotel Shangrilla Kamis (26/9/2019).

Menurutnya DIM RUU Minerba mulai masuk pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Rapatnya digelar sore ini (26/9/2019). Saat ditanya akankah anggota Panja menyetujui hal ini dirinya belum bisa memastikan. "Saya belum mempelajari detail RUU Minerba tersebut," paparnya.

DIM RUU Minerba terdiri dari 938 poin. Bertambah dari yang sebelumnya 883 poin. Salah satu poin yang akan dimasukkan dalam revisi UU Minerba salah satunya batasan investasi asing yang bergerak di bidang pertambangan. Tujuannya memberikan aturan yang pasti terkait jumlah maksimal penanaman modal asing.

Badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilarang mengalihkan sahamnya ke pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

"Ini hanya masalah pemurnian, karena IUP hanya dikeluarkan oleh ESDM jadi menurut saya bisa diselesaikan di tingkat pemerintah," terangnya.

(gus/gus)