BP Tapera, Juru Selamat Backlog Rumah 7,6 Juta Unit di RI?

Jakarta, CNBC Indonesia - Backlog alias kesenjangan pasokan dan permintaan rumah masih menjadi salah satu masalah serius di Tanah Air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat backlog pada tahun ini sebesar 7,6 juta unit atau turun dibandingkan posisi 2015 sebesar 11,4 juta unit.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). BP Tapera didapuk sebagai badan yang mengelola tabungan perumahan guna mengatasi backlog perumahan. Selain itu, BP Tapera juga diharapkan meningkatkan arus urbanisasi serta mendukung pemerintah di aspek perumahan di tengah terbatasnya kemampuan APBN.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengatakan bahwa pihaknya fokus menyiapkan platform.

"Jadi kami membuat platform input, proses, dan output," ungkapnya dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia.

Platform itu dimaksudkan untuk penyediaan dana jangka panjang. Dikatakan, dana itu nantinya digunakan untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tentunya kalau mengandalkan tabungan akan berat sekali," imbuhnya.

Lebih lanjut, input yang didapatkan BP Tapera terutama mengandalkan tabungan peserta. Selain itu, ada kemungkinan juga dari dana APBN, jika penyediaan rumah dilaksanakan melalui skema FLPP.

"Kami juga menerima dana wakaf. Mungkin nanti programnya BPJS Ketenagakerjaan terkait perumahan kita bisa masuk, mungkin bantuan dari luar," bebernya.

Setelah itu, dana yang masuk ke BP Tapera akan diproses pemupukan. Namun dia tak mengelaborasi lebih lanjut pemupukan yang dimaksud.

"Dari situ kemudian kita salurkan outputnya ada 3. Untuk KPR pinjaman, bisa disalurkan lewat bank, jadi tetap lewat mekanisme bank. Kemudian untuk renovasi dan untuk membangun rumah sendiri," ucapnya.

"Jadi ke depan BP Tapera bisa menjadi platform penyediaan dana menunjang program perumahan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)