Polemik Data Pertanian, Buwas: Bulog Pakai Data BPS

Jakarta, CNBC Indonesia - Data pertanian menjadi perbincangan dalam periode awal kabinet Indonesia Maju. Ada perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan BPS pada era Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Amran berpesan kepada Menteri Pertanian baru Syahrul Yasin Limpo untuk serius menyikapi data pertanian. Amran bahkan mengklaim, ada dua data yang beredar yaitu data Kementerian Pertanian dan data 'Mafia'.

Kepala BPS Suhariyanto saat dikonfirmasi telah membantah jika disebut terkait pada data 'mafia' tersebut.

Dalam talkshow Ngopi BUMN, Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menanggapi pertanyaan awak media terkait data pangan di Bulog. Buwas menegaskan perusahaannya tetap mengacu pada data BPS.

"Data pangan ya harus satu, BPS. Saya tetap pegang data BPS. Saya tidak pakai data saya karena ikuti data BPS dan imbangnya data Bank Indonesia," kata Buwas dalam talkshow Ngopi BUMN, Jumat (1/11/2019).

Data pertanian atau pangan menjadi penting sebab menyangkut pada kebijakan anggaran, termasuk keputusan impor beras. Misal, luas lahan baku sawah yang diklaim Amran memiliki kesalahan sampel sampai 92% akan mengubah juga estimasi produksi. Maka dari itu, data pertanian merupakan sesuatu yang penting.

"Umpama ada bilang kita impor A. Impor apa?, data BPS bilang nggak. Kalau BPS bilang lebih [surplus], nggak usah impor," kata Buwas.

Mentan Syahrul juga menegaskan bahwa Kementeriannya tetap berpedoman pada data BPS. Ia menargetkan masalah beda data pertanian tuntas dalam 100 hari periode kerjanya.

Syahrul dalam sepekan ini sudah bertemu dengan Kepala BPS Suhariyanto dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk menyelesaikan polemik data pertanian. (hoi/hoi)